BLSM untuk rakyat atau untuk partai politik ?

Sebelum membahas BLSM untuk rakyat atau untuk partai politik, sebaiknya kita menyimak bagaimana cara BLSM disalurkan. BLSM disalurkan dalam dua termin. Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dalam dua termin. Dengan tiap terminnya sebesar Rp.300 ribu per rumah tangga sasaran untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dan hamper miskin. Penyaluran BLSM tersebut akan disalurkan pada Juni-Juli dan September 2013. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Armida S Alisjahbana menuturkan, kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran Adalah anggaran BLSM senilai Rp. 9,3 triliun dialokasikan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi selama empat bulan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya, pemerintah langsung membagi dalam dua termin, yakni termin pertama pada Juni atau Juli dan termin berikutnya pada September 2013 dan masing-masing per rumah tangga Rp. 300 ribu.

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menegaskan, rakyat jangan tertipu dengan langkah pemerintah yang membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu dikatakan Ketua Umum SRMI Marlo Sitompul. Menurutnya, rakyat dituntut harus tetap kritis, pasalnya BLSM itu bukanlah solusi. "Rakyat jangan terhalusinasi dengan adanya BLSM. Karena apa yang didapatkan dari BLSM ini, tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang makin berat saat ini," kata Marlo, saat dihubungi Sindonews, Sabtu (29/6/2013). Menurut Marlo, saat ini rakyat tidak bodoh lagi dan mampu mencerna apa maksud dari pemerintah memberikan BLSM. "Rakyat saat ini sudah pintar dan tak akan mudah dimanfaatkan oleh Demokrat atau partai lainnya, sebagai bahan untuk mendongkrak suara mereka di (Pemilu) 2014 mendatang," ungkapnya.
            Lebih lanjut dia mengatakan, BLSM ini merupakan bentuk pemiskinan yang tengah dilakukan oleh rezim saat ini dan sarat dengan muatan politisnya. "Pastinya, tidak ada jaminan bagi parpol, dapat mengambil hati rakyat terkait pembagian BLSM ini. Rakyat juga paham, kenapa harus mengambil BLSM ini, karena jika tidak diambil tentunya akan dimanfaatkan parpol untuk kepentingan mereka," pungkasnya. Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan prihatin atas langkah pemerintah yang hanya bisa menaikkan harga BBM ketimbang mencari solusi yang ampuh dan tidak menyengsarakan rakyat. Dia mencatat, secara politik mulai dari pemerintahan Orde Baru (Orba) sampai di era reformasi sekarang ini selalu saja menganggap menaikkan harga BBM sebagai solusi yang ideal. "Di era reformasi yang multi partai seharusnya partai menjadikan agenda mensejahterakan rakyat sebaga isu nasional. Bukan malah mendukung langkah pemerintah menaikan harga BBM. Seharusnya mereka mencari formula ekonomi agar rakyat sejahtera, bukan keputusan politik," ujarnya. Dukungan parpol terhadap kebijakan pemerintah tersebut menurut dia, menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki ideologi yang jelas, terutama dalam membela rakyat. Bahkan parpol membiarkan pemerintah menerapkan program BLSM yang sifatnya sedekah.

"Padahal BLSM itu melecehkan masyarakat. BLT dan BLSM menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilecehkan dan  parpol membiarkan pelecehan-pelecehan  itu terjadi secara terus menerus," kata Siti Zuhro. Menurut dia lagi, daerah tentu merasakan dampak kenaikan harga BBM ini. Hanya bagaimana kebijakan itu membuat daerah siap dan tidak resisten. Sementara sudah ada resistensi kebijakan itu di daerah. Menimbulkan ketidaknyamanan. Ini berbahaya, ujarnya. "Pasti ada gejolak. Implikasi ekonomi akan bersambut dengan gejolak politik di daerah. Pimpinan daerah dari partai di luar koalisi bisa melakukan perlawanan ketika mereka mencium ada dusta dibalik kebijakan tersebut," kata Siti Zuhro lagi.

Sumber :

1.      http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/29/12/755376/rakyat-jangan-terhalusinasi-oleh-blsm

2.      Koran Investor Daily selasa, 18 Juni 2013 hal 20